Christomario's Blog

Oktober 9, 2009

Paket Deregulasi Perbankan Pada Tahun 80an

Filed under: Paket Deregulasi Perbankan — Tag: — christomario @ 12:31 pm

Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Bank-bank asing masih merajai kegiatan perbankan nasional, sementara peranan bank-bank nasional dalam negeri masih terlampau kecil. Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan bank-bank belum terselenggara. De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasi dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah, melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Tahun 1983 merupakan titik awal BI memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito. Tujuannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Kebijakan selanjutnya merupakan titik balik dari kebijakan pemerintah dalam penertiban perbankan tahun 1971-1972 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88), yaitu kemudahan pemberian ijin usaha bank baru, ijin pembukaan kantor cabang, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Selain itu tujuan deregulasi supaya mencapai efisiensi nasional, peningkatan daya saing komoditi di pasar ekspor. Karena dampak positif deregulasi yang kita harapkan konsumen adalah seperti penurunan harga, peningkatan kualitas dan sebagainya. Saya lihat paket deregulasi sekarang merupakan pemberian tarif dengan peraturan yang tidak begitu efektif, sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di ekonomi Indonesia. Dengan pola deregulasi itu tidak bisa dianggap kejutan, karena tidak banyak menyentuh permasalahan pokok. Kenyataan menunjukkan bahwa dari segi isi dan metodanya, deregulasi ini tidak banyak menyentuh soal pokok. Karena deregulasi bidang tarif ini sebenarnya sudah rendah efeknya. Bila kita mengkonsentrasikan bidang tarif ini saja, pemerintah tidak akan mampu dan tidak punya dampak yang besar. Kemudian deregulasi sekarang merupakan kelanjutan masalah perijinan birokrasi. Padahal deregulasi bukan sekedar tujuan saja, tapi maksudnya sebagai alat ukur untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi yang menguntungkan ke penurunan harga, komoditi dan produk Indonesia.

DEREGULASI PERBANKAN

1. ERA sebelum Juni 1983   =   Campur tangan Bank Indonesia selaku bank sentral dalam pengaturan pagu kredit dan tingkat suku bunga
2. Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 83)
– Menghapuskan pagu kredit
– Kebebasan untuk menentukan sendiri tingkat bunga
– Mengurangi ketergantungan bank kepada BI
3. Paket 27 Oktober 1988 (PakTo 88)   =   Kemudahan membuka bank baru.

4. Paket 28 Februari 1991 (Paktri 91)   =   Pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan permodalan minimal 8 persen dari kekayaan.
5. Paket 29 Mei 1993 (PakMei 93)   =   Penilaian Tingkat Kesehatan Bank yang dikenal dengan metode CAMEL (Capital, Asset, Management, Aerning,dan Liquidity).

Deregulasi perbankan yang dilakukan pemerintah melalui Paket Juni 1983 dan Paket 1988 telah berakibat tingkat persaingan antar bank menjadi tajam. Perubahan lingkungan perbankan telah melahirkan pula inovasi dibidang keuangan antara lain dalam bentuk pasar modal. Dampak positif yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut adalah tumbuhnya perbankan dan pasar modal secara menakjubkan. Peluang yang dapat dimanfaatkan adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, tersedianya alternatif pemanfaatan teknologi dan kondisi politik/ hukum yang mendukung. Ancaman yang ada berupa persaingan yang mengakibatkan semakin meningkatnya profesionalisme pesaing, globalisasi yang membuka pasar perbankan, munculnya altematif pembiayaan lain diluar perbankan dan sikap nasabah yang semakin kritis.

Analisa :          Berdasarkan artikel tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa setelah masa penjajahan colonial Belanda, masih banyak bank-bank asing yang menguasai struktur perekonomian Indonesia. Hingga munculnya Bank Indonesia sebagai bank sentral, kemudian dinasionalisasikan bank-bank asing milik belanda. Tujuan dari paket deregulasi yang diharapkan adalah mencapai efisiensi nasional yang menguntungkan ke penurunan harga komoditi produk, serta peningkatan daya saing komoditi di pasar ekspor. Suatu deregulasi perbankan dapat menjadi hal yang positif bagi suatu negara apabila adanya pertanggungjawaban dari semua pihak yang menjalankan deregulasi, serta adanya pengawasan yang tepat. Deregulasi perbankan pada tahun 80′an menjadikan perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan karena adanya persaingan yang kuat antar bank di Indonesia. (CHRISTOPHER. MARIO,, 2EB01)

Tinggalkan sebuah Komentar »

Belum ada komentar.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: